Jakarta – Aksi Presiden RI Jokowi cawe-cawe, dapat bermakna intervensi atau ikut campur, dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kini jadi sorotan media Singapura.
Pengakuan Jokowi saat menegaskan bahwa dirinya akan ikut cawe-cawe dalam pilpres 2024, Channel News Asia secara spontan menyoroti hal tersebut.
Publikasi yang dimaksud berjudul: “Jokowi’s ‘meddling’ admission in Indonesia’s presidential polls raises political issues but not against the law”, artikel ini menggarisbawahi atas kegiatan politik Presiden RI.
“Pengakuan Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini bahwa akan ‘cawe-cawe’ dalam pemilihan presiden mendatang tahun depan telah menuai kritik, dengan pengamat mengatakan itu menimbulkan masalah politik bagi kepala negara untuk melakukannya,” tertulis di awal tulisan media CNA, Jumat (9/6).
CNA dikatakan bahwa langkah Jokowi pada hakikatnya “tidak melanggar hukum apa pun” terlihat tidak enak dipandang dari sisi “perspektif etis”. Tulisan ini mengutip sudut pandangan pengamat politik Ray Rangkuti dari lembaga think tank Lingkar Madani.
“Rangkuti berpendapat bahwa karena belum ada calon presiden resmi, undang-undang tersebut tidak dapat digunakan untuk melawan Jokowi,” tulis CNA.
CNA yang mengutip Ray yang mengatakan, “Tapi dari perspektif dia, dan dari pandangan untuk memperkuat demokrasi, dapat dikatakan bahwa campur tangan ini tidak baik.”
Rangkuti juga menambahkan bahwa meski tidak dilarang, Jokowi tetap tidak boleh memihak posisi mana pun. Jokowi menurutnya harus netral karena calon presiden yang telah diumumkan saat ini ada tiga.
Sementara sejauh ini, Jokowi tampaknya hanya mendukung dua dari mereka, sehingga “memicu persoalan keadilan.”
Berbeda dengan analis politik Charta Politika Yunarto Wijaya yang mengatakan, bahwa cawe-cawe Jokowi bisa jadi pedang bermata dua.
Menurut Yunarto, jika dipandang dari sudut pandang yang positif, memang benar bahwa langkahnya itu bisa memastikan pilpres berjalan aman dan lancar. Cawe-cawe itu juga bisa memastikan pembangunan berkelanjutan, karena banyak pemerintahan baru cenderung memulai kembali dan menghentikan program sebelumnya begitu mereka berkuasa.
“Tapi campur tangan juga bisa dilihat secara negatif sebagai keberpihakan politik bagi jagoannya untuk menang,” kata Wijaya.